Tips Memilih Universitas Swasta di Bandung

Pendidikan tinggi adalah langkah penting dalam meraih cita-cita dan mengembangkan karier di masa depan. Kota Bandung, yang terkenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia, menawarkan berbagai pilihan universitas swasta yang dapat menjadi tempat belajar yang ideal bagi para calon mahasiswa.

Namun, dengan begitu banyaknya opsi yang tersedia, memilih universitas swasta di Bandung yang sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda bisa menjadi tugas yang menantang.

Inilah Tips Memilih Universitas Swasta di Bandung

Perhatikan akreditasi

Pastikan akreditasi yang sah dimiliki oleh universitas yang Anda pertimbangkan. Akreditasi menjamin standar pendidikan yang tinggi dan akan memberikan keunggulan tambahan pada gelar Anda di mata calon majikan.

Evaluasi program studi

Perhatikan apakah universitas tersebut menawarkan program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan karier Anda. Tinjau kurikulum, pengajar yang berkualitas, dan kesempatan untuk magang atau kerja praktik di industri terkait.

Fasilitas dan infrastruktur

Pastikan universitas memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar Anda. Ini termasuk perpustakaan yang lengkap, laboratorium modern, dan fasilitas olahraga serta kegiatan ekstrakurikuler.

Biaya dan kebutuhan keuangan

Pertimbangkan biaya kuliah dan biaya hidup di Bandung, serta apakah universitas tersebut menawarkan beasiswa atau bantuan keuangan lainnya. Pastikan untuk merencanakan keuangan Anda dengan bijak agar tidak terlilit utang di masa depan.

Reputasi dan alumni

Tinjau reputasi universitas tersebut di mata industri dan perusahaan. Universitas dengan jaringan alumni yang luas dan hubungan yang baik dengan dunia kerja cenderung memberikan kesempatan kerja yang lebih baik bagi lulusannya.

Kunjungi kampus

Jika memungkinkan, buatlah kunjungan ke kampus untuk mendapatkan gambaran langsung tentang lingkungan belajar dan kehidupan kampus. Bertemu dengan staf akademik dan mahasiswa saat ini juga bisa memberikan wawasan berharga.

Lakukan konsultasi

Berbicaralah dengan guru-guru, konselor karier, atau profesional di bidang yang Anda minati untuk mendapatkan saran dan wawasan mereka tentang universitas mana yang terbaik untuk Anda.

Dengan mempertimbangkan tips-tips di atas, Anda akan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat dalam memilih universitas swasta di Bandung yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Anda.

Jadilah bagian dari perjalanan pendidikan yang menginspirasi di Universitas Ma’soem, tempat di mana bakat Anda ditemukan, ide-ide diwujudkan, dan masa depan Anda dibangun dengan fondasi yang kokoh. Bergabunglah dengan universitas di Bandung ini dan mulailah petualangan pendidikan Anda yang tak terlupakan.

Kripto dan Fintech Setor Pajak ke Negara Rp 1,11 Triliun Selama 2023

Kontribusi industri fintech peer to peer (P2P) lending dan kripto terhadap penerimaan pajak ke negara kini makin signifikan. Kontribusi pajak yang disetor dua sektor industri tersebut mencapai Rp 1,11 triliun sampai akhir tahun 2023 berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti total penerimaan pajak pinjol ini telah mencapai Rp 647,52 miliar hingga akhir tahun 2023 sejak aturan pengenaan pajak di industri fintech dan kripto diberlakukan Pemerintah mulai Mei 2022,

Sementara itu, realisasi penerimaan khusus untuk tahun 2023 sebesar Rp 437,47 miliar. Aturan pajak fintech yang berbasis peer to peer (P2P) lending merupakan jenis pajak baru yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2022. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)( atas Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech).

Sama seperti jasa lainnya, transaksi fintech merupakan objek jasa kena pajak yang dikenakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atas bunga yang diperoleh pemberi pinjaman atau leader. Liverpool Hadapi Dilema Kontrak Tiga Bintang Terbesar Jurgen Klopp dan Bintang Championship Dikejar Berita Transfer Liverpool: Jurgen Klopp Dalam Penyelidikan Juventus dan Kontak Bek Muda Kolombia

Kripto dan Fintech Setor Pajak ke Negara Rp 1,11 Triliun Selama 2023 Eks Kepala BPKAD Kuansing Setor Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 83 Juta Dulu Biduan Kampung Jadi Kaya Raya, Kini Siap Buka Warung Demi Sesuap Nasi, Sentil Pejabat: Rampok Halaman 4

Man United Pemegang Kunci Kylian Mbappe Gagal ke Liverpool Tapi Bergabung dengan Real Madrid Resmi Dibangun! Inilah Masjid Negara di IKN Senilai Rp 1 Triliun Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all

PPh Pasal 23 ini dikenakan pada subjek pajak atau wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif sebesar 15 persen dari jumlah bruto atas bunga. Sedangkan PPh Pasal 26 dikenakan pada subjek pajak atau wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dengan tarif 20 persen dari jumlah bruto atas bunga. Dwi melaporkan, pemerintah juga mengantongi pajak kripto dengan nilai mencapai Rp 467,27 miliar hingga akhir tahun 2023.

Namun setoran khusus di tahun 2023 sedikit lebih rendah yakni hanya terkumpul Rp 127,66 miliar saja. "Peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi pada kedua area tersebut," ujar Dwi dikutip Kontan. Sama halnya dengan pajak fintech, pajak kripto juga mulai berlaku pada 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan dan dilaporkan pada Juni 2022.

Aturan mengenai pajak kripto ini telah tertualng dalam PMK No.68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Kedua pajak baru ini merupakan amanat dari Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Untuk itu, negara telah mengantongi penerimaan sebesar Rp 1,11 triliun dari kedua pos tersebut. Laporan reporter: Dendi Siswanto | Sumber:

Usaha Berkembang Bersama Pegadaian Syariah, Modal Berkah Rezeki Berlimpah

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) menjadi elemen penting dalam perekonomian negara, bahkan keberadaannya disebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. UMKM menjadi bagian integral dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat, terdapat 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2021. Kontribusinya terhadap PDB cukup besar, yakni mencapai 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Usaha mikro kecil menengah menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia Tahun 2023, dalam tiga tahun ke depan, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 0,1 persen setiap tahunnya. UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia diproyeksikan akan bertambah mencapai 83,3 juta pelaku pada tahun 2034. Kakak Arya Khan Terharu Pinkan Mambo Mau Nikahi Adiknya yang Jualan Singkong

Arya Khan Ingin Rangkul Semua Anak anak Pinkan Mambo Ditampar Pakai Tangan Kiri Guru Silat, Pelaku Carok Madura Balas dengan Celurit, Lengan Adik Putus Anak Pinkan Mambo Ogah Cium Tangan Arya Khan

ABG Depok Ditangkap Usai Tega Rudapaksa 3 Pacarnya: 1 Wanita Dibunuh, Korban Lain di Bawah Umur Halaman 3 Arya Khan Umbar Janji ke Anak anak Pinkan Mambo Terungkap Perlakuan Pelaku Carok Madura yang Bikin Korban Murka, Hasan Busri Akhirnya Ngaku: Melotot

Kebohongan Pelaku Carok Maut di Madura, Hasan Busri Jebak Adik Lawan Pendekar Paling Ditakuti Halaman all Ini menjadi sebuah peluang bagi pengembangan UMKM untuk terus mampu berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Namun di satu sisi, UMKM kerap menghadapi tantangan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan akses modal pembiayaan.

Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki pada September lalu mengatakan, mayoritas pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) belum memenuhi syarat untuk mengakses pinjaman perbankan (unbankable). "Sebagian besar Para pelaku UMKM kita masih unbankable sehingga BI mencatat 69 persen pelaku UMKM masih membiayai usahanya dengan modal sendiri, modal keluarga atau mertua, kalau kaya mertuanya," kata Teten dalam acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Oleh karena itu, dukungan pengembangan ekosistem UMKM diperlukan, baik dari perbankan maupun non perbankan, agar usaha ultramikro, mikro, kecil, dan menengah dapat tumbuh berkembang dan naik kelas. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan. Tak hanya itu, tidak sedikit pelaku UMKM yang juga menginginkan pembiayaan yang berlandaskan prinsip Syariah sehingga lebih berkah karena terhindar dari riba.

Dalam hal ini, Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama UMKM dalam upaya pengembangan usahanya. Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian milik pemerintah yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang memiliki produk layanan berupa tabungan, pembiayaan syariah, dan jasa lainnya. Produk produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah berlandaskan akad syariah dan melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kisah tentang kemudahan dalam menggunakan produk Pegadaian Syariah ini turut dialami oleh Nuke Okviana (42), warga Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilik usaha warung makan dan catering 'Rawon Mbakyu Surabaya' ini telah menjadi nasabah Pegadaian Syariah cabang Kebon Baru Banjarmasin sejak 2010 silam. Ia ikut pernah ikut dalam program Pegadaian Syariah Cicil Emas dan juga menggunakan produk investasi tabungan emas.

Warung yang terletak di dekat Simpang Cemara Banjarmasin itu berdiri sejak 2007 itu menyajikan makanan dengan menu Rawon, Rawon Tulangan, Rawon Empal Daging hingga Ayam Goreng Kalasan. Dengan menu menu tersebut, ia kerap mendapat berbagai pesanan dari pelanggan untuk keperluan dalam berbagai acara. Pernah suatu ketika, ia mendapatkan pesanan dari sebuah institusi di Kalimantan Selatan, namun kala itu ia terkendala terbatasnya modal.

Pernah pula suatu ketika ia mendapat pesanan untuk keperluan syukuran dari pelanggannya namun juga terkendala biaya modal. Akhirnya ia pun memanfaatkan layanan dari Pegadaian Syariah, yakni layanan gadai (Rahn), untuk mencari tambahan modal guna memenuhi pesanan itu. Nuke mengetahui, layanan gadai (Rahn) dari Pegadaian Syariah bisa menggunakan berbagai marhun (jaminan) seperti emas, kendaraan, barang elektronik hingga tabungan emas.

Nuke sendiri biasanya menggunakan tabungan emas miliknya sebagai jaminannya, setelah pesanannya selesai ia langsung menebusnya kembali. "Biasanya itu gadai tabungan emas, tapi kemudian besoknya itu sudah ditebus lagi begitu," kata Nuke. "Tabungan emas ini bermanfaat, jika perlu dana darurat bisa digunakan tanpa perlu menjualnya, karena bisa jadi jaminan untuk gadai," sambungnya.

Ia merasa sangat terbantu dengan adanya produk Rahn dari Pegadaian Syariah karena mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) yang ditawarkan sangat kecil yakni hanya 0,49 persen per 10 hari. Berkat Pegadaian Syariah, usaha warung makannya yang terletak di dekat Simpang Cemara Banjarmasin itu bisa terus tumbuh dan turut menghidupi dua karyawannya. Ia berharap, kedepannya Pegadaian Syariah bisa terus membantu memudahkan kebutuhan masyarakat, terutama kaum ibu ibu sepertinya yang memiliki usaha mikro.

"Semoga Pegadaian Syariah kedepannya lebih maju dan sukses dengan program programnya, terutama membantu dan memudahkan nasabah dalam hal ekonomi agar tidak terlalu terlilit riba serta bisa membantu ibu ibu rumah tangga yang ingin merencanakan punya emas dan perlu uang dalam hal mendesak seperti untuk modal," terangnya. Kisah lain yang terbantu berkat adanya Pegadaian Syariah juga dialami oleh Rahadhian Agung Wibowo (35), warga Jebres, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah. Pria yang akrab disapa Aan ini menggunakan menjadi nasabah Pegadaian Syariah cabang Solo Baru sejak empat tahun silam.

Aan menggunakan layanan jasa peminjaman usaha KUR Syariah untuk membantu mengembangkan usaha jual beli barang bekas. Usaha itu telah dirintis Aan sejak masa kuliah hingga sampai sekarang saat ini ia berumur 35 tahun. Usaha Aan boleh jadi hanya sekadar barang bekas, namun omzet pendapatan dari usahanya itu terbilang cukup lumayan.

Pernah saat sedang ramai ramainya, omzet pendapatan dari usaha jual beli barang bekas ini mencapai Rp20 juta dalam satu bulan. "Lalu mesin cuci mungkin ada yang rusak itu kita lihat rusaknya seberapa, itu nanti kita perbaiki kita nyalakan lalu dijual dengan kelayakan," sambungnya dia. "Usaha ini kan dikelola secara kekeluargaan dan lebih seringnya memang secara online meski offline juga jalan. Ya namanya usaha itu pasti memang ada pasang surutnya. Tapi alhamdulillah kita terus bertahan hingga sejauh ini," kata dia.

Sebelum mengenal Pegadaian Syariah, Aan dulunya juga pernah menjadi nasabah berbagai bank swasta ternama. Namun dari pengalamannya itu, ia mengaku Pegadaianlah yang paling ringan untuk cicilannya dan menurutnya cocok digunakan untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah. "Sangat membantu, Pegadaian itu lebih ringan daripada tempat lain. Saya pernah jadi nasabah di berbagai bank swasta. Pernah juga bekerja di perusahaan jasa keuangan dan itu memang saya rasakan benar murahnya Pegadaian ini," kata Aan.

Sementara itu, kisah lain yang sedikit berbeda dialami oleh Endang Sri Hartati (46) warga Gedangan, Solo Baru. Endang yang sehari hari menjalankan usaha warung makan ini menggunakan produk Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan. Kendaraan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk putri keduanya yang hendak melanjutkan pendidikan di sebuah Universitas ternama di Solo.

Semenjak suaminya meninggal, Endang berjuang sendirian untuk untuk menghidupi dua putrinya. Dulunya, ia sering mengantar jemput putrinya untuk pergi ke sekolah. Namun kesibukannya membuat ia terkadang kerepotan sehingga kawalahan saat mengantar jemput anaknya.

Alhasil, ia pun memutuskan untuk membelikan kendaraan saat bertepatan di akhir masa masa SMA anaknya pada 2021 silam. Sebelum mengenal produk Cicilan Kendaraan, Endang sempat melakukan survei di sejumlah Leasing. Karena tak cocok, ia mencoba untuk bertanya kepada Pegadaian Syariah di dekat rumahnya, di Cabang Solo Baru.

Saat itu, dirinya hanya memiliki uang Rp12 juta dan uang itu pun ia gunakan untuk melakukan down payment atau DP untuk diserahkan kepada Pegadaian. "Saat itu saya bingung, kan mau kredit kendaraan karena anak saya mau kuliah, terus kalau saya survei ke sejumlah leasing ternyata biayanya tinggi, terus saya tanya tanya di Pegadaian yang biasanya saya datangi juga itu," kata Endang. "Saya ngambil DP 12 juta, terus sisanya itu pinjaman Rp10 juta dari Pegadaian. Itu saya cicil dua tahun dan ternyata tidak sampai dua tahun sudah lunas," tuturnya.

Berkat produk Cicilan Kendaraan itu, ia lebih tenang dan tak kerepotan dalam menjalankan usaha warung makan miliknya, karena tak perlu mengantar jemput anak lagi. Sebelum menggunakan produk Cicilan Kendaraan, Endang juga sering menggunakan layanan gadai (Rahn) dari Pegadaian Syariah untuk menambah modal usahanya. "Untuk gadai itu biasanya kan kalau ada kebutuhan yang mendesak. Biasanya saat anak perlu kebutuhan tertentu yang memang harus segera di beli," kata Endang.

"Saya biasa gunakan jaminan (marhun) berupa perhiasan emas, nanti setelah kira kira tinga minggu atau tiga bulan saat punya uang ditebus lagi begitu," terang Endang. Diakuinya, Pegadaian telah banyak membantu hidupnya dan turut membersamai kehidupannya hingga kini anaknya dewasa. "Mudah mudahan Pegadaian bisa terus mempermudah nasabah, dan program programnya terus berkembang," terangnya.

Pimpinan Cabang Syariah Solo Baru, Krisbiantoro menerangkan, pegadaian syariah sangat mendukung pertumbuhan UMKM dengan memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah atau murabahah. Tak hanya sekadar membantu dalam hal pembiayaan, Pegadaian Syariah juga melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman bisnis dan manajemen keuangan sesuai dengan nilai nilai syariah. "Upaya ini membantu memperkuat dan mendukung pertumbuhan sehat UMKM dalam ekosistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah dengan adanya produk arrum express loan (KUR syariah) yang memudahkan akses modal bagi pelaku UMKM yang belum bankable," kata Kris.

Ia berharap, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan. "Kita akan terus mendorong agar UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, mendukung inovasi, dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi," jelasnya.

DPS BPJS Kesehatan Sampaikan Opini Syariah Program JKN di Aceh

Dewan Penasihat Syariah (DPS) BPJS Kesehatan menyampaikan opini syariah terhadap pelayanan Program JKN di Aceh. Implementasi Program JKN dinilai telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan kebutuhan umat muslim. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, sebagai badan hukum publik yang mengemban amanah penyelenggaraan Program JKN bagi penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan telah menerapkan nilai nilai syariah dalam pelaksanaan Program JKN. Implementasi Program JKN diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan umat muslim dalam memperoleh jaminan kesehatan yang berkualitas berlandaskan prinsip prinsip syariah. "Prinsip penyelenggaraan Program JKN sudah selaras dengan prinsip syariah. Dana Jaminan Sosial (DJS) merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang dikelola BPJS Kesehatan untuk memberikan manfaat kepada peserta. Dana ini digunakan untuk kepentingan peserta," ungkap Ghufron pada Kamis (18/01).

Dirinya menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak mengambil keuntungan karena BPJS Kesehatan mengelolanya berdasarkan prinsip nirlaba. Selain itu, pengelolaan Program JKN juga berdasarkan prinsip gotong royong dan kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial. Untuk itu, dirinya berharap Dewan Penasihat Syariah dan segenap pemangku kepentingan bekerja sama dalam mendukung kelancaran implementasi layanan syariah ini, melalui fungsi, tugas dan kewenangan masing masing. Dirinya juga berharap layanan syariah pada Program JKN dapat terselenggara secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas layanan kepada peserta dengan senantiasa menjaga mutu layanan kepada peserta. "Dukungan dari Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan merupakan komponen kunci untuk menyukseskan implementasi layanan syariah Program JKN. Semoga layanan syariah Program JKN mampu mengakomodir nilai nilai keislaman yang berlandaskan keadilan, kebersamaan dan gotong royong serta menyemarakkan warna warni kebhinekaan bangsa Indonesia dengan beragam suku bangsa, budaya dan bahasa," tambah Ghufron.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Inda Deryanne Hasman mengatakan penyelenggaraan Program JKN yang sudah memasuki satu dekade ini masih terdapat berbagai dinamika. Menurutnya, kehadiran Dewan Penasihat Syariah (DPS) dibutuhkan untuk memastikan program yang dijalankan BPJS Kesehatan telah sesuai dengan prinsip syariah. “Kami berharap agar Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dapat menciptakan sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Dewan Penasihat Syariah (DPS) dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu layanan kepada peserta,” tambah Inda. Tahun Kerja di Luar Kota, Wanita Syok saat Pulang Kampung, Tak Temukan Suami, Kisah Pilu Terkuak

VIRAL Curhat Warganet Syok Tagihan Listriknya Capai Rp41 Juta, Alasan PLN Mesin Meteran tak Bersegel Survei Capres 2024 Terbaru Hari Ini Litbang Kompas dan 4 Lembaga, Paslon Terkuat di Semua Provinsi GEGER! Anak SD di Kotabaru Syok Temukan Jasad Bayi Mengapung di Sungai, Polisi Ungkap Fakta Ini

BREAKING NEWS: Acara Konser dan Kampanye Akbar PSI yang Dihadiri Kaesang di Medan Masih Sepi Pria Ini Syok Temukan Tikus Mati di Dalam Makanan Pesanannya, Langsung Masuk Rumah Sakit Jadwal Siaran Timnas U20 Indonesia vs Thailand Pantau Live Score, Alasan Hugo Samir Coret

Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 36 Semester 2: Menghitung Transformator dengan Benar Halaman 3 Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan, Cholil Nafis menjelaskan bahwa peran DPS BPJS Kesehatan bertugas untuk memastikan implementasi Program JKN, baik dari sisi kepesertaan, pelayanan hingga keuangan sudah sesuai dengan syariah. "Kami sudah menelaah implementasi Program JKN sudah dirangkai sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Qanun. Selain itu, kami juga memastikan bahwa pelayanan yang dimulai dari akad hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah dengan prinsip syariah," jelas Cholil.

Cholil menjelaskan dengan adanya kehadiran Dewan Penasihat Syariah (DPS) diharapkan dapat membantu tugas para jajaran Direksi BPJS Kesehatan dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan Program JKN. Kehadiran DPS diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendukung kelancaran program yang dijalankan BPJS Kesehatan telah sesuai dengan prinsip syariah. "Kami memahami bahwa ada kerangka tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan baik dan tentunya sesuai dengan hukum islam," tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemantau Layanan Syariah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Suprayitno menyebut Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia berdasarkan populasinya. Sebagai pihak yang juga menjadi bagian Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), seluruh pihak harus saling bersinergi untuk menjadikan layanan syariah menjadi pusat rujukan dan menjadi layanan unggulan.

“Harapannya seluruh pihak, baik BPJS Kesehatan maupun Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Penasihat Syariah terus bersinergi dalam menjaga keberlangsungan Program JKN,” tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua DJSN, Agus Suprapto, Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Taufik Hidayat, Kepala Divisi Perbankan Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Yosita Nur Wirdayanti, Kepala Divisi Halal Assurance System, Ni Putu Desynthia.

Penuhi Kebutuhan Energi Terbarukan, Arkora Hydro Jual Tenaga Listrik ke PLN Selama 25 Tahun

PT Arkora Hydro Malili bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait jual beli tenaga listrik. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan jual beli tenaga listrik antara anak usaha PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) itu dengan PLN, dengan jangka waktu kontrak 25 tahun skema build own operate transfer (BOOT). “Penandatanganan kontrak baru akan memberikan dampak positif dalam menggerakkan roda bisnis perusahaan ke depan. Kontrak ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi tim kami, dan merupakan langkah besar dalam memperkuat posisi perusahaan di pasar," kata Direktur Utama Arkora Hydro, Aldo Artoko dikutip dari Kontan, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, kemitraan ini menandai langkah penting bagi ARKO dan memberikan manfaat penting bagi aspek fundamental perusahaan seperti pertumbuhan bisnis. Dengan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, ARKO secara aktif berkontribusi pada penyediaan listrik tidak hanya untuk Kawasan Sulawesi Selatan tetapi juga seluruh Indonesia. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat setempat dan mendorong pembangunan ekonomi. Adanya perjanjian ini, ARKO beserta dengan anak perusahaan memiliki kontrak pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 42,8 MW, bertumbuh 30,5 persen dan dengan total pipeline sebesar 200 MW.

"Portofolio aset tersebut meningkatkan kontribusi kami terhadap pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat dan mendorong dedikasi kami terhadap masa depan energi bersih yang berkelanjutan," kata Aldo. Swiss Belhotel Rainforest Kuta Luncurkan Promo Tahun Keberuntungan Naga untuk Perayaan Imlek 2024 Inilah Zodiak Paling Cantik dan Memikat Hati Pria di 2024 Tahun Naga Kayu

Penuhi Kebutuhan Energi Terbarukan, Arkora Hydro Jual Tenaga Listrik ke PLN Selama 25 Tahun Selama 2023 PLN Berhasil Penuhi Kebutuhan Pengguna Kendaraan Listrik di Indonesia Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 5 SD Halaman 75 76 77 Subtema 2 Pembelajaran 1 Contoh Konduksi Kalor Halaman 4

25 Ucapan Tahun Baru Imlek 2024, Tahun Naga, Cocok di Share ke Media Sosial Terus Tingkatkan Jumlah SPKLU Selama 2023, PLN Berhasil Penuhi Kebutuhan Pengguna Kendaraan Listrik Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all

Aldo berharap kontribusi ARKO dalam sektor energi terbarukan dapat menjadi bagian dari solusi untuk tantangan lingkungan global saat ini. (Akhmad Suryahadi/Kontan)

Kapal Sekutu Israel ‘Boncos’ Jutaan Dolar Usai Diultimatum Houthi Yaman

Israel dilaporkan mengalami pembengkakan kerugian pasca milisi Houthi Yaman mengancam akan menembakan bom ke kapal dagang internasional yang nekat perjalanan menuju Israel melalui Laut Merah atau laut Arab. Ancaman ini dilontarkan Houthi Yaman sebagai bentuk protes atas invasi dan tindakan blokade bantuan kemanusian yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, hingga menewaskan lebih dari 178 ribu orang sementara jumlah korban luka tembus dikisaran 50.594 orang. "Jika Gaza tidak menerima makanan dan obat obatan yang dibutuhkannya, semua kapal di Laut Merah yang menuju ke pelabuhan Israel, akan menjadi target sah bagi angkatan bersenjata kami, terlepas dari bendera mana kami tidak akan memandang kewarganegaraan pemilik atau operatornya," jelas pernyataan Houthi yang dirilis pekan lalu.

Imbas diberlakukannya ultimatum itu, kapal dagang internasional yang akan melakukan perjalanan ke Israel harus putar balik mengelilingi Afrika menuju jalur Terusan Suez yang menghubungkan laut Tengah dengan Laut Merah agar tak menjadi sasaran target Houthi Yaman. Alasan ini yang menyebabkan Israel merugi hingga sepuluh setengah miliar shekel, atau sekitar 3 miliar dolar AS akibat terputusnya jalur Laut Merah dan Laut Arab sehingga biaya pengiriman impor melonjak naik dan membuat keuntungan pasar terpangkas sebanyak 85 persen, sebagaimana dikutip Albawaba. “Houthi Yaman mengancam semua kapal yang menuju ke Israel, apapun kewarganegaraannya, akibatnya mereka harus mengubah rute navigasi maritim hal ini akan berdampak pada kenaikan harga produk impor sekitar 3 persen, yang akan menambah beban keuangan Israel,” jelas Direktur Jenderal Pelabuhan Israel, Eilat.

Cara Cek Apakah Sudah Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2024 Secara Online Cara Cek Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Secara Online Kapal Sekutu Israel 'Boncos' Jutaan Dolar Usai Diultimatum Houthi Yaman

Detik detik Pencuri Cekatan Gasak Laptop Penumpang Bus Terekam CCTV, Dalam Hitungan Menit Saja Halaman 4 Jelang Pemilu 2024, KPU Lampung Barat Minta Warga Cek DPT Secara Online Konflik di Gaza Merembet, Sekutu Israel Serang Yaman, Targetkan Houthi

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all Sejak perang antara Hamas dan Israel memanas, Milisi Houthi Yaman menjadi salah satu kelompok yang vokal memberikan dukungan bagi Gaza, seperti baru – baru ini Houthi mulai aktif melakukan serangan ke kapal kapal mitra kerja Israel seperti Amerika dan Inggris yang melintas di Laut Merah. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey yang melaporkan kapal pengangkut curah miliknya telah hangus terbakar karena dihantam dua drone Houthi saat berlayar di Laut Merah pada pekan lalu.

Sebuah kapal container yang tengah bersandar 101 km dari laut pelabuhan Hodeida, Yaman utara juga dilaporkan terbakar akibat serangan pesawat nirawak yang ditembakan kelompok Houthi. Menyusul yang lainnya, Pentagon juga mengabarkan sebuah kapal perang milik angkatan militernya serta beberapa kapal komersial telah rusak karena diserang bom kelompok Houthi saat melintas di Laut Merah.

Menperin Agus Gumiwang Sebut Pemerataan Industri Kunci Sukses Terapkan Prinsip Berkelanjutan

Pengelolaan industri dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan terus di dorong sebagai upaya mencapai Net Zero Emission dari berbagai sektor. Selain itu, sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), praktik pengelolaan industri dengan konsep hijau untuk menciptakan daya saing industri itu sendiri di ranah global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan guna meningkatkan praktik berkelanjutan di sektor industri, Kemenperin bersama pemerintah daerah mengakselerasi percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan kawasan industri.

"Ini sebagai upaya kami untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup," tutur Agus saat acara Apresiasi Resilience and Sustainable Industry di Jakarta, Senin (11/12/2023). Selain itu, Kemenperin bekerjasama dengan UNIDO dan SECO, telah melaksanakan Global Eco Industrial Park Programme (GEIPP) pada pengembangan kawasan industri. GEIPP merupakan langkah menjaga lingkungan dengan terciptanya desain hijau dari infrastruktur, perencanaan dan penerapan konsep produksi bersih, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, pengendalian emisi dan efisiensi energi di kawasan industri.

Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 5 SD Halaman 185 Subtema 3 Pembelajaran 6 Buku Tematik Menperin Agus Gumiwang Sebut Pemerataan Industri Kunci Sukses Terapkan Prinsip Berkelanjutan Menperin Agus Gumiwang Sebut Indonesia Tidak Sedang Alami Deindustrialisasi, Ini Datanya

Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 6 SD Halaman 148 Subtema 3 Pembelajaran 5 Buku Tematik Menperin Agus Gumiwang: Indonesia Harus Mengejar Ketertinggalan Rasio Kewirausahaan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all

"Selaras dengan hal tersebut, penerapan EIP diharapkan dapat ikut mewujudkan Net Zero Emission (NZE) sektor industri pada tahun 2050 atau lebih cepat 10 tahun dari target NZE nasional di tahun 2060," terang Agus.

OJK: Banyak Masyarakat Pinjam Uang di Pinjol untuk Judi Online

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito, menemukan kasus bahwa banyak dari masyarakat yang melakukan pinjaman online (Pinjol) justru digunakan untuk kegiatan judi online. "Fakta di masyarakat banyak sekali orang yang pinjam Pinjol buat judi online, ini ngelink kan berarti, masyarakat cari duit yang paling gampang," kata Sarjito kepada wartawan di Jakarta Theater, Selasa (12/12/2023). Sartijo mengatakan, temuan itu dia dapatkan dari blusukannya di tengah masyarakat seluruh Indonesia bahwa pelaku Pinjol itu seakan memutar uang pinjamannya dengan melakukan judi online.

"Saya turun ke masyarakat, masyarakat yang pinjam di Pinjol ilegal untuk judi online, masyarakat selalu tertarik memperoleh keuntungan yang simple," ujarnya. Di satu sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan bahwa pihaknya telah memblokir sekitar 7.000 aplikasi Pinjol ilegal. Penutupan itu sebagai bentuk dari Border pemerintah dalam hal melindungi konsumen. Terlebih, terbitnya Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ini turut memberantas para pelaku Pinjol ilegal. "Kami ini kemudian extra niles tidak hanya menutup aplikasi tetapi kami juga menutup rekening bank kemudian aplikasinya juga pasti, no telpon, WhatsApp dan lain lain," jelas dia.

Pesan Terakhir Guru SD yang Tewas Bersama Istri dan Anak di Malang, Si Sulung Ragukan Tulisan Ibu Surya.co.id Siti Atikoh Datang Pengajian Rutinan 'Dekengan Pusat', Gus Iqdam Titip Sarung untuk Ganjar Pranowo OJK: Banyak Masyarakat Pinjam Uang di Pinjol untuk Judi Online

Pinjol Jadi Modal Judi Online, OJK Kaltim Kaltara Imbau Sesuai Kebutuhan dan Laporkan Pelanggaran Live Trans 7! Jadwal Siaran Tes Pramusim MotoGP 2024, Persiapan Marc Marquez Berburu Kecepatan Halaman 4 Siti Atikoh Senam Bersama Ribuan Warga di Way Halim Bandar Lampung

Cegah Penyebaran Judi Online, OJK Blokir 4000 Rekening Bank Bandar Judi Online Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 88 89 Kurikulum Merdeka: Teks Negosiasi Halaman all "Dengan adanya undang undang PPSK ini different, di sana sudah sangat jelas tertulis untuk siapapun yang melakukan aktivitas Pinjol ilegal itu ada sanksinya pidananya sampai 12 tahun dendanya sampai Rp 1 triliun," sambungnya.

Adapun dilansir dari laman resmi OJK, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto merincikan, timnya telah memblokir 173 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs web dan aplikasi, serta menemukan 129 konten pinpri yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Bukan sampai di situ, Satgas PASTI juga melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening, nomor virtual account, dan nomor telepon serta WhatsApp terduga pelaku untuk melindungi masyarakat. "Selain memblokir entitas pinjol ilegal dan pinpri, Satgas PASTI juga melakukan pemblokiran nomer rekening. Nomer virtual account dan nomer telepon serta WhatApp terduga pelakunya, untuk semakin melindungi masyarakat," tutur Hudiyanto dikutip Senin, (27/11).

Dengan diblokirnya 302 pinjol dan pinpri, artinya sudah ada 7.502 entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan sejak 2017 hingga 31 Oktober 2023. Angka tersebut terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 6.055 entitas pinjol ilegal atau pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

GAPPRI: Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Mengancam Keberlangsungan IHT

Pemerintah saat ini tengah menyusun draft atau Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang Undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan (RPP Kesehatan). Rencananya, RPP itu akan memuat sejumlah pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau. Mirisnya, RPP itu justru bakal mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Ketua Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan, pemberlakuan pasal pasal tembakau di RPP Kesehatan, akan menghilangkan mata pencaharian lebih dari 6 juta masyarakat mulai dari buruh, petani tembakau, petani cengkeh, pedagang/peritel, serta pelaku industri kreatif. Ia juga meminta kepada Pemerintah untuk berhati hati terhadap rancangan PP tersebut dan memperhatikan banyaknya sektor yang terlibat di dalamnya.

“Kami meminta agar tidak tergesa memutuskan aturan tersebut dengan mempertimbangkan dampak sosial yang akan timbul dari pengaturan tersebut. Jika pasal pasal tembakau di RPP tersebut diberlakukan, ancaman terhadap keberlangsungan IHT sangat nyata dan signifikan,” ucap Henry, Jumat (8/12/2023). GAPPRI yang menjadi wadah konfederasi bagi IHT jenis produk khas kretek, yang beranggotakan pabrikan dari berbagai golongan menilai bahwa sebaiknya aturan bagi produk tembakau dikeluarkan dari RPP Kesehatan dan diatur dalam peraturan sendiri. Bagi GAPPRI, pengaturan yang saat ini pun dirasa sudah berat. Selain karena kenaikan tarif cukai berdampak terutama susutnya produksi di golongan I juga banyaknya pabrik yang tutup dari 4.669 unit usaha di tahun 2007 menjadi 1.100 di tahun 2022.

Senada dengan Henry, Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia Janoe Arijanto menerangkan, industri kreatif dan penyiaran serta para tenaga kerjanya sangat terancam keberlangsungannya bila larangan total iklan produk tembakau diberlakukan. The New Lexus ES Resmi Mengaspal di Indonesia Surya.co.id All New Yaris Cross Siap Mengaspal di Bengkulu, Hybrid EV Pertama di Segmen Medium SUV

Pemain Kunci The Reds Bikin Liverpool Kokoh, Dulu Dicibir Kini jadi Pemain Emas Live iNews TV! Jadwal Terbaru Siaran Langsung iNews TV Indonesia Masters 2024 Bagas/Fikri vs Jepang Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Ungkap Peta Elektabilitas Tertinggi Calon Presiden 2024 Halaman 4 Bangkapos.com

Denise Chariesta Siap Gadai Nama Anaknya, Tawarkan Seharga Rp 10 M Semakin Sepi, Sopir AKDP di Terminal Km 6 Banjarmasin Ini Hanya Angkut Penumpang Sepekan Dua Kali Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all

Rencana pelarangan total iklan pada pasal pasal tembakau di RPP Kesehatan akan secara langsung mengurangi pendapatan industri kreatif, hiburan, dan periklanan. Hal ini juga akan berdampak terhadap keberlangsungan usahanya dan nasib tenaga kerja yang menggantungkan pekerjaannya kepada mata sektor tersebut. “Penerimaan yang diperoleh industri kreatif akan menurun 9 10 persen yang akan berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan industri kreatif,” ucap dia. Janoe mengatakan, melansir data TV Audience Measurement Nielsen, iklan produk tembakau bernilai lebih Rp 9 triliun sementara kontribusi tembakau terhadap media digital mencapai sekitar 20% dari total pendapatan media digital di Indonesia yaitu sekitar ratusan miliar per tahun. Terlebih lagi, berdasarkan Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di 2021, industri kreatif memiliki lebih dari 725 ribu tenaga kerja dan secara umum, multi sektor di industri kreatif juga mempekerjakan 19,1 juta tenaga kerja.

Dia menegaskan, selama ini industri kreatif nasional patuh pada aturan iklan produk tembakau yang telah ditetapkan. Industri juga turut mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi perokok anak. Selama ini, terang Janoe, industri kreatif nasional senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan iklan rokok telah diatur melalui sejumlah regulasi produk tembakau, diantaranya PP 109/2012 serta ketentuan yang telah diatur secara detail dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI). “Dalam hal ini, penyempitan jam tayang iklan rokok di TV dalam RPP Kesehatan dinilai diskriminatif bagi industri kreatif nasional yang telah mematuhi segala aturan periklanan produk tembakau,” kata dia. Tidak Pernah Dilibatkan

Henry juga mengatakan, banyak pihak terdampak yang tidak diajak dalam merumuskan kebijakan tersebut. Padahal mereka yang akan menanggung beban kebijakan tersebut. Henry juga menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden dan meminta agar pemerintah melibatkan pemangku kepentingan. GAPPRI juga meminta agar pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kearifan lokal, besaran ekonomi, penerimaan negara, serta serapan tenaga kerja dari industri tembakau nasional serta industri terkait lainnya. Hal itu juga diungkapkan Janoe. Dia menerangkan, industri kreatif nasional tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dan partisipasi publik RPP Kesehatan. Asosiasi Periklanan tidak pernah diinformasikan dan dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang akan berdampak terhadap keberlangsungan usaha.

“Selain itu, kementerian pembina sektor asosiasi bernaung juga tidak diajak berpartisipasi dalam mengkonsultasikan baik buruknya rancangan yang akan dijalankan kepada publik dan pihak terkait,” papar Janoe. Janoe menyayangkan hal tersebut, karena pemahaman industri kreatif menjadi sangat terbatas terkait rencana penerapan peraturan tersebut. Kebijakan ini seharusnya didiskusikan bersama pihak yang akan bersinggungan dengan regulasi, mengingat RPP Kesehatan mencakup banyak bidang usaha yang banyak dan beririsan dengan produk tembakau. Menurutnya, pelibatan terhadap para pelaku industri dari pemerintah dalam membahas regulasi ini memang belum pernah terealisasi.

Pihaknya terbuka dalam diskusi proses penyusunan kebijakan agar dalam perubahannya tidak merugikan para pelaku industri kreatif serta tepat sasaran dalam mendukung upaya pemerintah. “Kami juga berharap agar dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang akan berdampak terhadap industri kreatif,” pungkas Janoe.

Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai CEO of The Year 2023, BRI Raih 6 Penghargaan

Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, transformasi berkelanjutan yang dijalankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi fondasi kesuksesan perseroan dalam menjaga kinerja positif yang sustain. Atas hal tersebut, BRI mendapatkan total 6 penghargaan dan Direktur Utama BRI Sunarso pun dinobatkan sebagai CEO of The Year 2023 dalam ajang Top 100 CEO & The Next 200 Leaders Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank di Jakarta, Selasa (5/12/2023). Dalam ajang tersebut, BRI meraih lima penghargaan lainnya yang diperoleh Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto yang didapuk sebagai The Next Leaders 2023.

The Next Leaders 2023 juga diserahkan kepada Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha dan SEVP Change Management & Transformation Office Harsya Wardana P. Adapun award Bankers of The Year diberikan kepada Direktur Bisnis Mikro BRI Supari. Dengan mengangkat tema "The Inspiration From Successful Leaders In Crisis Experience Sharing, Book Launching, And The Ceremony Of Recognition", penghargaan tersebut mengapresiasi pencapaian dan prestasi tertentu dari CEO terpilih. Selain itu, pengalaman, ketokohan, dan kontribusi CEO terpilih bagi industrinya juga diperhitungkan sebagai penilaian.

Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat untuk terus menorehkan berbagai prestasi dan kinerja terbaik BRI di tahun tahun mendatang. Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 5 SD Halaman 185 Subtema 3 Pembelajaran 6 Buku Tematik Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai CEO of The Year 2023, BRI Raih 6 Penghargaan

Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 6 SD Halaman 148 Subtema 3 Pembelajaran 5 Buku Tematik Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 6 SD Halaman 141 Subtema 3 Pembelajaran 4 Buku Tematik Dirut BRI Sunarso Dianugerahi Maestro CEO of The Year & BRI Jadi Most Profitable Bank with Best GCG

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all "Penghargaan ini didedikasikan kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia. Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," ungkap Sunarso. Pencapaian BRI tersebut tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja cemerlang pada tahun 2022. Kinerja gemilang tahun lalu tersebut juga berlanjut di sepanjang tahun 2023.

Hingga Kuartal III 2023, aset BRI secara konsolidasian berhasil tumbuh 9,93 persen year on year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47 persen yoy. Dari sisi fungsi intermediasi, Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10 12 persen persen year on year di tahun 2023. Realisasinya, hingga akhir September 2023 penyaluran kredit BRI Group mampu tumbuh 12,53 persen yoy menjadi Rp1.250,72 triliun. Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan kredit di industri (nasional) yang sebesar 8,96 persen yoy.

Khusus penyaluran kredit UMKM BRI juga mencatat pertumbuhan 11,01 persen dari semula Rp935,86 triliun di akhir Kuartal III 2022 menjadi Rp1.038,90 triliun di akhir Kuartal III 2023. Dengan demikian, porsi kredit UMKM BRI mencapai 83,06% dibandingkan dengan total kredit BRI Selain itu, salah satu pendorong kinerja BRI adalah keberhasilan perseroan dalam melakukan transformasi. Tidak hanya berkontribusi terhadap kinerja BRI, transformasi digital yang dilakukan BRI tersebut juga telah memberikan dampak positif terhadap inklusi dan literasi keuangan masyarakat yakni Super App BRImo. Aplikasi serba bisa ini telah digunakan 30,4 juta user sejak diluncurkan kurang dari 4 tahun lalu, yaitu pada Februari 2019.

Saat ini (hingga Oktober 2023) Super App BRImo telah digunakan oleh 30,4 juta user, angka tersebut meningkat pesat dari 2,9 juta user pada akhir Desember 2019. Dari sisi volume transaksi telah mencapai Rp3.353 triliun atau tumbuh sekitar 60,83 persen yoy. "Ini merupakan salah satu hasil transformasi digital BRI, selain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inisiatif ini juga terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pasar,” tambah Sunarso. “Melalui transformasi berkelanjutan serta eksekusi strategi yang baik, BRI optimis mampu untuk meng create value secara berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, serta akan memberikan return yang optimal kepada pemegang saham di masa mendatang,” pungkas Sunarso.