Soal Bantuan Pangan, Bapanas: Orang Lapar Beneran Malah Dikaitkan Politik

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan tambahan impor sebanyak 1 juta ton yang akan masuk pertengahan Januari tahun depan untuk bantuan pangan, tidak terkait dengan politik. Arief mengatakan bahwa tambahan beras impor yang akan masuk ini murni untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk intervensi harga beras termasuk bantuan pangan beras. "Bantuan Pangan ini dari Negara. Kita sudah lakukan enam kali tahun ini," tutur Arief.

Arief membantah, bantuan pangan beras ini dikaitkan dengan agenda politik jelang Pemilihan Umum 2024. Penyaluran bantuan, lanjut dia, akan dilakukan melalui Perum Bulog dan disalurkan oleh PT Pos Indonesia menggunakan data by name by address dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hasil Survei Elektabilitas Capres Cawapres 2024 Terbaru: Prabowo Gibran Unggul, Anies dan Ganjar?

Hasil Survei Capres 2024 Terbaru, Elektabilitas Paslon Berdasarkan 4 Lembaga Survei Tajikistan Lolos ke Babak 16 Besar Piala Asia 2024, Indonesia Semakin Dekat Survei Capres 2024 Terbaru Elektabilitas Tertinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur

SHIO Ini Banjir Cuan, Kantongi Gaji dan Bonus Gede Menurut Ramalan Shio Kamis 25 Januari 2024 Halaman 3 Survei Terbaru Elektabilitas Capres Cawapres 2024, Mungkinkah Satu Putaran? Sekjen PDIP Desak Prabowo Ralat Ucapan Soal Alutsista Bekas Era Bung Karno

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all "Diaudit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Akan sangat baik kalau kita awasi bersama. Kita harus kerjakan dengan baik semua amanah yang diberikan," tambah Arief. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredam kenaikan harga, salah satunya dengan memperkuat cadangan beras pemerintah dari impor. Hingga awal November 2023, realisasi impor beras mencapai 1,7 juta ton.

Menghadapi Pemilu 2024, pemerintah masih membuka peluang impor beras bagi Bulog sebesar 1,5 juta ton. Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menyampaikan, bantuan jelang Pemilu 2024 berpotensi dipolitisasi. Trubus menambahkan, penyaluran bantuan pangan atau bantuan sosial membuat masyarakat seolah menilai bahwa bantuan akan terus dilanjutkan ketika salah satu kandidat dipilih

"Jadi mereka berharap siapapun presidennya, tetap akan mendapatkan bantuan. Yang dibayangkan masyarakat bawah, ya seperti itu," imbuh Trubus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *